Sistem Kedelai Nasional

Ditulis oleh Pekakekal

No comment Add new comment

Kebijakan pemerintah dalam kajian ekonomi kedelai nasional dapat diamati pada gambar 1 di bawah ini (Kementan, 2014) :

Berdasarkan di atas, sistem kedelai nasional di Indonesia meliputi kegiatan swasembada kedelai hingga tata niaga pada mata rantai. Swasembada kedelai diputuskan pada hasil analisis kementrian pemerintah dengan acuan kredit ekspor dan impor serta mengikuti kebijakan hukum pangan dan kesejahteraan petani. Hasil kegiatan pelatihan dan penelitian pemerintah bersama Bulog dan lembaga daerah dalam rangka pembuatan kebijakan baru pada swasembada kedelai tahun 2014 hingga 2019 mendatang.

Petani memiliki posisii yang kritis sebagai target dan produsen komoditas kedelai dalam aspek insetif dan tata niaga. Insentif petani memiliki kebutuhan bervariasi tinggi di beberapa wilayah sedangkan pada tata niaga petani tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual hasil panennya. Dampak kelangkaan kedelai dapat dialami masyarakat sebagai akibat adanya kecurangan pada salah satu mata rantai yakni pialang yang menimbun persediaan untuk melemahkan harga petani dan memperoleh harga tinggi. Selain itu faktor strategi pengembangan swasembada yang masih belum dapat diwujudkan perlu ditinjau ulang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan arus barang tataniaga komoditas kedelai dan strategi pencapaian swasembada kedelai daerah sebagai sentra produksi memasok komoditi kedelai dengan pengawasan harga di bawah BULOG dan kebijakan Kementrian pertanian untuk dipasarkan pada daerah konsumen seperti pulau Jawa untuk menjaga stabilitas ketersediaan pasokan kedelai di daerah konsumen, sehingga petani daerah prosusen dapat tetap memperoleh hasil jual atau nilai tukar yang cukup tinggi.